Artikel kelautan
(Rehabilitasi Terumbu Karang dengan Merintis Daerah Perlindungan
Laut (Marine Protect Area) Berbasis Masyarakat, Solusi dari Tidak
Efektifnya Terumbu Karang Buatan)
|
Faktor
utama yang menyebabkan kerusakan ekosistem terumbu karang di Indonesia
karena kurangnya kepedulian masyarakat untuk menjaga dan melestarikan
ekosistem ini. DPL-BM merupakan program dengan kegiatan utama memberikan
wawasan kepada masyarakat dan menanamkan kepedulian untuk bersama-sama
menjaga ekosistem pesisir yang ada disekitarnya yang dijadikan DPL-BM.
Dengan program DPL-BM, masyarakat akan dirangsang untuk mengembangkan
kearifan lokal, peningkatan rasa memiliki terhadap ekosistem terumbu
karang sehingga akan berkembangnya metode penangkapan yang ramah
lingkungan dan lestari. Selain itu, akan berkembang pula mata
pencaharian alternatif selain penangkapan seiring berkembangnya wawasan
masyarakat pesisir.
|
Hutan Lindung = Daerah Perlindungan Laut (DPL)Belajar dari kerusakan hutan Indonesia, maka untuk menyelamatkan kelestariannya dibuatlah hutan lindung. Demikian pula di laut, sudah saatnya dibuat ”Daerah Perlindungan Laut (DPL)” untuk menyelamatkan ekosistem terumbu karang yang masih tersisa. Ternyata hutan lindung pun masih tetap dijarah di negeri yang serakah ini. Demikian pula dengan laut, banyak DPL yang masih tetap dijarah dan terjadi kegiatan pengrusakan terhadap ekosistem terumbu karang. Karenaya, terbukti di Indonesia ”hutan adat” jauh lebih terjaga kelestariannya dibandingkan hutan lindung. Karena hutan adat dimiliki oleh masyarakat dan dijaga oleh masyarakat. Demikian pula dengan di laut, Daerah perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPL-BM) jauh lebih banyak yang memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Awal Kemusnahan Terumbu KarangSecara alami, banyak masalah dan penyebab hilangnya terumbu karang baik lokal maupun global. Seperti penyakit, sedimentasi, spesies pendatang, pemutihan (bleaching), predator, karang keropos (osteoporosis of coral), tumbuhnya alga, dan badai. Selain itu, perubahan iklim global juga menjadi penyebab hilangnya terumbu karang. Stress berupa panas, dingin, terang, dan gelap, terutama meningginya suhu air laut menyebabkan kerusakan simbiosisme antara karang dengan alga pada karang tersebut (zooxanthella). Semakin banyak karbondioksida dilepas ke atmosfir semakin banyak pula yang kembali ke laut melalui air hujan dan mengubah pH (keasaman) air laut menjadi lebih rendah atau makin asam. Turunnya pH air laut ini menyebabkan karang menjadi keropos. Karang keropos ini jika dikembalikan ke kondisi air laut semula tidak dapat memperbaiki terumbu kembali. Semua masalah dan penyebab itu kian diperparah dengan kegiatan manusia yang melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak, bahan kimia dan alat tangkap yang merusak karang serta kegiatan penambangan timah di daerah pesisir yang banyak terjadi di Pulau Bangka. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Berbasis MasyarakatPengelolaan sumberdaya kelautan berbasis masyarakat merupakan salah satu strategi pengelolaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam. Selain itu strategi ini dapat membawa efek positif secara ekologi dan sosial. Pengelolaan sumberdaya alam khususnya sumberdaya kelautan berbasis komunitas lokal sangatlah tepat diterapkan, selain karena efeknya yang positif juga mengingat komunitas lokal memiliki keterikatan yang kuat dengan daerahnya sehingga pengelolaan yang dilakukan akan diusahakan demi kebaikan daerahnya dan tidak sebaliknya. Seiring trend di dunia yang sedang giat-giatnya mengupayakan penguatan institusi lokal dalam pengelolaan laut (pesisir). Laut tidak semata merupakan sebuah sistem ekologi, tetapi juga sistem sosial. Karena itu, pengembangan kelautan dengan memperhatikan sistem ekologi-sosial mereka yang khas menjadi penting. Kuatnya institusi lokal di pesisir merupakan pilar bangsa bahari. Bila mereka berdaya, aturan lokal mereka bisa melengkapi kekuatan hukum formal, mereka bisa menjadi pengawas laut yang efektif, menjadi pengelola perikanan lokal karena didukung pengetahuan lokal (traditional ecological knowledge) serta pendorong tumbuhnya ekonomi pesisir. Pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis Masyarakat ini bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat. Sejak dahulu, komunitas lokal memiliki suatu mekanisme dan aturan yang melembaga sebagai aturan yang hidup di masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam termasuk di dalamnya sumberdaya kelautan. Hukum tidak tertulis ini tidak saja mengatur mengenai aspek ekonomi dari pemanfaatan sumberdaya kelautan, namun juga mencakup aspek pelestarian lingkungan dan penyelesaian sengketa. Selamatkan Terumbu KarangFaktor utama yang menyebabkan kerusakan ekosistem terumbu karang di Indonesia karena kurangnya kepedulian masyarakat untuk menjaga dan melestarikan ekosistem ini. DPL-BM merupakan program dengan kegiatan utama memberikan wawasan kepada masyarakat dan menanamkan kepedulian untuk bersama-sama menjaga ekosistem pesisir yang ada disekitarnya yang dijadikan DPL-BM. Dengan program DPL-BM, masyarakat akan dirangsang untuk mengembangkan kearifan lokal, peningkatan rasa memiliki terhadap ekosistem terumbu karang sehingga akan berkembangnya metode penangkapan yang ramah lingkungan dan lestari. Selain itu, akan berkembang pula mata pencaharian alternatif selain penangkapan seiring berkembangnya wawasan masyarakat pesisir. DPL-BM merupakan program konservasi laut yang berdasarkan aspirasi masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat. Program ini melibatkan masyarakat sekitar sebagai pengawas yang akan terus menjalankan program dalam menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang. Pakar terumbu karang asal Amerika Serikat (AS), Dr Knowlton mengatakan bahwa salah satu cara melestarikan terumbu karang yang patut dipertimbangkan ialah membuat sebanyak-banyaknya Daerah Perlindungan Laut (Marine Protected Area) seperti Taman Nasional Laut, Cagar Alam Laut, dan Suaka Margasatwa Laut. Sebab, terumbu karang merupakan biota yang dapat memperbaiki dirinya sendiri setelah kerusakan, namun perlu didukung dengan strategi pemulihannya (Republika, 13 Mei 2009).
|
artikel
Kumpulan artikel-artikel
Thursday, 13 December 2012
Dunia Usaha Incar Lulusan SMK
Artikel Politik Indonesia
Informasi pemilu 2009.!!
July 25, 2008 in artikel, berita, pemilu 2009, politik. Leave a Comment
Tags: Add new tag, pemilu 2009, politik
Tags: Add new tag, pemilu 2009, politik
Tidak mudah untuk menjadi orang nomer satu di negri ini,butuh
energi cukup banyak. Ga bisa di pungkiri glontoran uang dan juga
pergerakan sebuah partai sangat berpengaruh besar.
Waktu yg di tetapkan KPU juga ga tanggung2 yaitu 9 Bulan.??? Waktu yg lumayan panjang sebuah pesta demokrasi.
9 bulan..???kayak ibu hamil aja keli ye..???
Tapi,aku yakin selama 9 bulan itu,banyak partai yg mengeluarkan uang banyak banget.
Nah,apakah anda ingin tahu selama 9 bulan itu siapa aja yg terkait dalam proses demokrasi itu..??
Mau tehe..???
Namanya juga pesta dan di lakukan serentak di indonesia,aku yakin tidak hanya lapisan atas saja yg menikmati. Orang-orang yg kadang tidak mempunyai kepentingan dengan partai kemudian juga di libatkan secara langsung.
Nah,di bawah ini saya soroti lapisan2 yg secara tidak langsung,menetukan pemilu dilakukan :
• Tukang Sablon : Sepanduk,umbul2 atau baliho yg ada di pinggir jalan itu klo bukan jasa tukang sablon siapa lagi..?? secara tidak langsung,tukang sablon memuluskan proses pesta demokrasi ini. Jika saja sebuah parti mencetak kaos 1 buah seharga 20ribu,bayangkan jika partai itu membuat kaos dengan jumlah yg ratusan buah..??sudah berapa jutaan rupiah yg di gunakan hanya untuk urusan kaos.Itu baru kaos,belom umbul2,bendera atau baliho. Dan perlu di inget,itu baru 1 partai..Coba banyangkan jika 30an partai membuat pernak pernik yg menggunakan jasa sablon ini..??? Sungguh,pemilu membuka peluang usaha yg suka nyablon…!!!!

• Pemuka Agama : Kalo ada kampanye yg melibatkan banyak orang,misal harus berkoar2 di lapangan atau tempat ibadah,Aku yakin Pemuka agama di libatkan.Ini bisa meraih simpati,bahwa partai yg di kampanyekan..seolah2 taat agama,sok alim,..pdhl klo udah jadi ..ujungnya ya Korup..!!!! Yah,namanya juga usaha,saya hargai hal itu.
• Dukun Atau orang Pintar : Emang tidak ada survey yg menunjukkan kalo dukun atau orang pintar itu punya peran yg besar terhadap proses demokasi.Tapi,namanya juga indonesia,masih percaya klenik2 macam itu. Wujudnya jelas,ingin meraih simpati yg sebanyak-banyaknya. Saya pribadi seh,ga kamsalah dengan cara2 seperti itu,toh namanya juga usahalah. Modusnya ,jelas..membuka aura,pasang susuk atau sejenisnya biar menarik simpati..[red-maap,saya ga kompetent soal dukun dan orang pintar ini].
• UPAL : sejarah kriminal aku yakin akan meningkat seiringnya proses demokrasi ini,salah satunya adalah munculnya UANG PALSU. Untuk menarik simpati tentu saja butuh dana segar,aku yakin di antara partai yg ikut dalam pemilu 2009 punya keterkaitan dengan kasus krimial pengedaran UANG PASLU..!! kalopun ada,semoga hal ini terjadi lebih sedikit di bandingkan tahun kemarin.
• Organ Tunggal : Kalo anda lihat di tipi2,setiap acara kampnye kok ada hiburan.Dan bisa di pastikan itu organ tunggal atau sewa artis karbitan. Yah,banyak cara menarik simpati. Kalo partai yg besar,biasanya menyewa artis yg punya nama juga,hal ini apa lagi klo bukan menarik simpati rakyat. Bisa juga menghadirkan artis sinetron yg tidak ada sangkut pautan ama misi Kampanye sebuah partai. Tapi,biasanya artis atau organ tunggal punya tarif special untuk acara model itu.[red-musim kampanye].
Jujur,saya kok belom nemu partai yg “murni”.
Masih banyak partai yang bergerak hanya keberpihakakan politik Atas nama golongan,ras atau agama.
Yah,apapun itu..semoga endonesia akan lebih baik setelah proses pemilu 2009 ini.
Waktu yg di tetapkan KPU juga ga tanggung2 yaitu 9 Bulan.??? Waktu yg lumayan panjang sebuah pesta demokrasi.
9 bulan..???kayak ibu hamil aja keli ye..???
Tapi,aku yakin selama 9 bulan itu,banyak partai yg mengeluarkan uang banyak banget.
Nah,apakah anda ingin tahu selama 9 bulan itu siapa aja yg terkait dalam proses demokrasi itu..??
Mau tehe..???
Namanya juga pesta dan di lakukan serentak di indonesia,aku yakin tidak hanya lapisan atas saja yg menikmati. Orang-orang yg kadang tidak mempunyai kepentingan dengan partai kemudian juga di libatkan secara langsung.
Nah,di bawah ini saya soroti lapisan2 yg secara tidak langsung,menetukan pemilu dilakukan :
• Tukang Sablon : Sepanduk,umbul2 atau baliho yg ada di pinggir jalan itu klo bukan jasa tukang sablon siapa lagi..?? secara tidak langsung,tukang sablon memuluskan proses pesta demokrasi ini. Jika saja sebuah parti mencetak kaos 1 buah seharga 20ribu,bayangkan jika partai itu membuat kaos dengan jumlah yg ratusan buah..??sudah berapa jutaan rupiah yg di gunakan hanya untuk urusan kaos.Itu baru kaos,belom umbul2,bendera atau baliho. Dan perlu di inget,itu baru 1 partai..Coba banyangkan jika 30an partai membuat pernak pernik yg menggunakan jasa sablon ini..??? Sungguh,pemilu membuka peluang usaha yg suka nyablon…!!!!
• Pemuka Agama : Kalo ada kampanye yg melibatkan banyak orang,misal harus berkoar2 di lapangan atau tempat ibadah,Aku yakin Pemuka agama di libatkan.Ini bisa meraih simpati,bahwa partai yg di kampanyekan..seolah2 taat agama,sok alim,..pdhl klo udah jadi ..ujungnya ya Korup..!!!! Yah,namanya juga usaha,saya hargai hal itu.
• Dukun Atau orang Pintar : Emang tidak ada survey yg menunjukkan kalo dukun atau orang pintar itu punya peran yg besar terhadap proses demokasi.Tapi,namanya juga indonesia,masih percaya klenik2 macam itu. Wujudnya jelas,ingin meraih simpati yg sebanyak-banyaknya. Saya pribadi seh,ga kamsalah dengan cara2 seperti itu,toh namanya juga usahalah. Modusnya ,jelas..membuka aura,pasang susuk atau sejenisnya biar menarik simpati..[red-maap,saya ga kompetent soal dukun dan orang pintar ini].
• UPAL : sejarah kriminal aku yakin akan meningkat seiringnya proses demokrasi ini,salah satunya adalah munculnya UANG PALSU. Untuk menarik simpati tentu saja butuh dana segar,aku yakin di antara partai yg ikut dalam pemilu 2009 punya keterkaitan dengan kasus krimial pengedaran UANG PASLU..!! kalopun ada,semoga hal ini terjadi lebih sedikit di bandingkan tahun kemarin.
• Organ Tunggal : Kalo anda lihat di tipi2,setiap acara kampnye kok ada hiburan.Dan bisa di pastikan itu organ tunggal atau sewa artis karbitan. Yah,banyak cara menarik simpati. Kalo partai yg besar,biasanya menyewa artis yg punya nama juga,hal ini apa lagi klo bukan menarik simpati rakyat. Bisa juga menghadirkan artis sinetron yg tidak ada sangkut pautan ama misi Kampanye sebuah partai. Tapi,biasanya artis atau organ tunggal punya tarif special untuk acara model itu.[red-musim kampanye].
Jujur,saya kok belom nemu partai yg “murni”.
Masih banyak partai yang bergerak hanya keberpihakakan politik Atas nama golongan,ras atau agama.
Yah,apapun itu..semoga endonesia akan lebih baik setelah proses pemilu 2009 ini.
Kampanye via SMS Cara Efektif Gaet Pemilih di 2009
July 25, 2008 in artikel, berita, partai politik, pemilu 2009, politik. Leave a Comment
Tags: Add new tag, pemilu 2009, politik
Tags: Add new tag, pemilu 2009, politik
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Regulasi Telekomunikasi
Indonesia (BRTI) telah menyepakati penggunaan SMS sebagai sarana
kampanye Pemilu 2009. Hal ini pun dinilai sebagai sarana komunikasi
massa yang efektif.
“SMS sifatnnya efektif, murah, dan memenuhi kriteria komunikasi massa, yaitu dilaksanakan oleh sebuah institusi, ada unsur keserempakan dan disebarkan ke masyarakat luas,” kata Pengamat Komunikasi Politik, Effendi Gazali ketika dihubungi via telepon, Jumat (25/7/2008).
Namun menurut Effendi, dalam berkampanye via SMS ada unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pengelolaannya, karena jika tidak, maka hal tersebut dapat mengaburkan pesan yang justru ingin disampaikan.
“Dalam SMS, titik, koma, singkatan-singkatan, simbol-simbol jika pengelolaannya tidak tepat dapat mengaburkan isi pesan. Tetapi jika dikelola dengan baik dan segmented, misalnya SMS khusus untuk anak muda dengan menggunakan bahasa anak muda, dan SMS untuk orang tua dengan bahasa khusus orang tua, maka bisa menjadi kekuatan yang luar biasa,” terang Gazali.
Sama ketika kita sering membaca SMS dan langsung marah, namun setelah dipahami lebih lanjut ternyata maksudnya baik. Untuk itu pula perlu adanya pengawasan pelaksanaan penggunaan SMS ini.
“Perlu dibuat suatu peraturan dan badan khusus di bawah KPU. Di dalamnya terdapat hak ralat dari narasumber jika isinya tidak sesaui dengan yang dikemukankan oleh narasumber,” terangnya.
Tambah lagi, perlu juga dibuat suatu badan pengawasan tersendiri, di bawah KPU. “Badan inilah yang akan pertamakali menerima pesan dari narasumber, dan mengawasi penyebaran SMS beserta keaslian isinya,” imbuhnya.
“SMS sifatnnya efektif, murah, dan memenuhi kriteria komunikasi massa, yaitu dilaksanakan oleh sebuah institusi, ada unsur keserempakan dan disebarkan ke masyarakat luas,” kata Pengamat Komunikasi Politik, Effendi Gazali ketika dihubungi via telepon, Jumat (25/7/2008).
Namun menurut Effendi, dalam berkampanye via SMS ada unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pengelolaannya, karena jika tidak, maka hal tersebut dapat mengaburkan pesan yang justru ingin disampaikan.
“Dalam SMS, titik, koma, singkatan-singkatan, simbol-simbol jika pengelolaannya tidak tepat dapat mengaburkan isi pesan. Tetapi jika dikelola dengan baik dan segmented, misalnya SMS khusus untuk anak muda dengan menggunakan bahasa anak muda, dan SMS untuk orang tua dengan bahasa khusus orang tua, maka bisa menjadi kekuatan yang luar biasa,” terang Gazali.
Sama ketika kita sering membaca SMS dan langsung marah, namun setelah dipahami lebih lanjut ternyata maksudnya baik. Untuk itu pula perlu adanya pengawasan pelaksanaan penggunaan SMS ini.
“Perlu dibuat suatu peraturan dan badan khusus di bawah KPU. Di dalamnya terdapat hak ralat dari narasumber jika isinya tidak sesaui dengan yang dikemukankan oleh narasumber,” terangnya.
Tambah lagi, perlu juga dibuat suatu badan pengawasan tersendiri, di bawah KPU. “Badan inilah yang akan pertamakali menerima pesan dari narasumber, dan mengawasi penyebaran SMS beserta keaslian isinya,” imbuhnya.
KPU Hanya Mengakui PKB Muhaimin
July 25, 2008 in artikel, berita, partai politik, politik. Leave a Comment
Tags: Add new tag, partai politik, politik
Tags: Add new tag, partai politik, politik
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kamis sore kemarin didatangi oleh
Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa kubu Muhaimin Iskandar. Mereka
diterima anggota KPU Syamsul Bahri, I Gusti Putu Artha, dan Andi
Nurpati. Kepada anggota KPU, petinggi PKB ini menyerahkan surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengesahkan
kepengurusan DPP PKB.
Surat yang ditandatangani oleh Menkum dan HAM Andi Mattalata ini mengukuhkan kepengurusan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB dan Lukman Edy sebagai Sekretaris Jenderal PKB. Dengan penyerahan ini, seluruh administrasi terkait PKB yang diakui oleh KPU adalah yang ditandatangani Muhaimin dan Lukman Edy.
Surat yang ditandatangani oleh Menkum dan HAM Andi Mattalata ini mengukuhkan kepengurusan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB dan Lukman Edy sebagai Sekretaris Jenderal PKB. Dengan penyerahan ini, seluruh administrasi terkait PKB yang diakui oleh KPU adalah yang ditandatangani Muhaimin dan Lukman Edy.
Calon Gus Dur Kalah, Suara PKB Jatim Jadi Rebutan PPP dan PAN?
July 25, 2008 in artikel, berita, partai politik, politik. Leave a Comment
Tags: partai politik, politik
Tags: partai politik, politik
Pilkada Jawa Timur diperkirakan 2 putaran. Hal ini disebabkan
karena tidak ada satu calonpun yang memperoleh suara diatas 30 persen
sebagaimana amanat UU No 10/2008 tentang pemda.
Situasi ini menuntut pasangan yang lolos yakni Khofifah-Mujiono (Kaji) yang disokong PPP dan partai kecil lainnya Soekarwo-Saefullah (Karsa) yang didukung PD dan PAN harus melakukan lobi-lobi pada partai yang calonnya kalah.
Lobi-lobi pada pimpinan parpol yang calonnya kalah terlihat seperti yang dilakukan PPP pada Gus Dur Rabu malam. Kabarnya petinggi PAN juga mencari dukungan terhadap suara PKB dengan cara melakukan lobi pada Gus Dur.
“Kedatangan Pak Suryadharma Ali (SDA) menemui Gus Dur mungkin dalam rangka untuk menjajaki dukungan PKB Gus Dur pada Khofifah. Selain silaturahmi dan mengundang acara pengajian di kantor DPP PPP Jumat malam,” kata sumber Plusberita News di DPP PPP, Kamis (24/7/2008).
Namun info ini disembunyikan oleh Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz. Menurutnya, pertemuan SDA dengan Gus Dur semata-mata silaturahmi. Selain itu, juga untuk menjalin komunikasi politik antar tokoh senior dan yunior.
“Itu tidak ada agenda politik, hanya silaturahmi biasa karena sudah lama tidak bertemu Gus Dur dalam kekeluargaaan. Pertemuan itu juga untuk mengundang Gus Dur menjadi pembicara pada majelis zikir Diponegoro,” terang Irgan.
Apakah semua upaya lobi SDA menemui Gus Dur untuk mendukung Khofifah akan berhasil mengingat ada Hasyim Muzadi di balik Khofifah. Sementara sampai saat ini diduga Hasyim Muzadi dan Gus Dur tidak ketemu garis politiknya.
“Itu memang kendalanya. Tapi ini politik Mas, bisa saja untuk momen tertentu beliau-beliau harus bersatu,” jawab sumber tadi.
Sementara, sumber Plusberita News di DPP PAN juga mengakui jika para petinggi partai berlambang matahari ini terus melakukan lobi-lobi terhadap Gus Dur dan partai-partai lain. Sayangnya dia tidak menyebutkan siapa petinggi PAN yang sudah menemui Gus Dur.
“Upaya pendekatan pada Gus Dur dan pimpinan parpol lain ada, Tetapi, saya belum bisa katakan dulu. Yang pasti sudah ada komunikasi,” kata sumber tersebut.
Pendekatan PAN ke Gus Dur masuk akal karena selama ini Ketua Umum DPP PAN Sutrisno Bachir cukup akrab dengan Gus Dur. Namun demikian, posisi Saeful yang menjadi wakil Soekarwo bisa jadi menjadi kendala karena pernah bermusuhan dengan Gus Dur.
“Ini politik Mas. Usaha kan boleh dilakukan, soal hasilnya ya kita lihat saja nanti,” imbuh sumber tadi.
Kabarnya pertarungan Pilgub Jatim putaran 2 ini akan berlangsung seru. Pasalnya masing-masing pihak tidak mungkin akan leha-leha (santai) untuk dapat menarik simpati dan dukungan masyarakat Jatim.
Selain itu, konon, para bandar dari 2 kubu ini juga akan habis-habisan memenangkan calonnya karena mereka sudah habis banyak dana untuk menyokong calonnya dalam putaran pertama.
Apakah dukungan parpol dan para bandar ini akan berpengaruh banyak dalam pilkada putaran kedua di Jatim. Kita lihat saja kepada siapa rakyat Jatim mempercayakan daerahnya. Apakah Kaji atau Karsa?
Situasi ini menuntut pasangan yang lolos yakni Khofifah-Mujiono (Kaji) yang disokong PPP dan partai kecil lainnya Soekarwo-Saefullah (Karsa) yang didukung PD dan PAN harus melakukan lobi-lobi pada partai yang calonnya kalah.
Lobi-lobi pada pimpinan parpol yang calonnya kalah terlihat seperti yang dilakukan PPP pada Gus Dur Rabu malam. Kabarnya petinggi PAN juga mencari dukungan terhadap suara PKB dengan cara melakukan lobi pada Gus Dur.
“Kedatangan Pak Suryadharma Ali (SDA) menemui Gus Dur mungkin dalam rangka untuk menjajaki dukungan PKB Gus Dur pada Khofifah. Selain silaturahmi dan mengundang acara pengajian di kantor DPP PPP Jumat malam,” kata sumber Plusberita News di DPP PPP, Kamis (24/7/2008).
Namun info ini disembunyikan oleh Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz. Menurutnya, pertemuan SDA dengan Gus Dur semata-mata silaturahmi. Selain itu, juga untuk menjalin komunikasi politik antar tokoh senior dan yunior.
“Itu tidak ada agenda politik, hanya silaturahmi biasa karena sudah lama tidak bertemu Gus Dur dalam kekeluargaaan. Pertemuan itu juga untuk mengundang Gus Dur menjadi pembicara pada majelis zikir Diponegoro,” terang Irgan.
Apakah semua upaya lobi SDA menemui Gus Dur untuk mendukung Khofifah akan berhasil mengingat ada Hasyim Muzadi di balik Khofifah. Sementara sampai saat ini diduga Hasyim Muzadi dan Gus Dur tidak ketemu garis politiknya.
“Itu memang kendalanya. Tapi ini politik Mas, bisa saja untuk momen tertentu beliau-beliau harus bersatu,” jawab sumber tadi.
Sementara, sumber Plusberita News di DPP PAN juga mengakui jika para petinggi partai berlambang matahari ini terus melakukan lobi-lobi terhadap Gus Dur dan partai-partai lain. Sayangnya dia tidak menyebutkan siapa petinggi PAN yang sudah menemui Gus Dur.
“Upaya pendekatan pada Gus Dur dan pimpinan parpol lain ada, Tetapi, saya belum bisa katakan dulu. Yang pasti sudah ada komunikasi,” kata sumber tersebut.
Pendekatan PAN ke Gus Dur masuk akal karena selama ini Ketua Umum DPP PAN Sutrisno Bachir cukup akrab dengan Gus Dur. Namun demikian, posisi Saeful yang menjadi wakil Soekarwo bisa jadi menjadi kendala karena pernah bermusuhan dengan Gus Dur.
“Ini politik Mas. Usaha kan boleh dilakukan, soal hasilnya ya kita lihat saja nanti,” imbuh sumber tadi.
Kabarnya pertarungan Pilgub Jatim putaran 2 ini akan berlangsung seru. Pasalnya masing-masing pihak tidak mungkin akan leha-leha (santai) untuk dapat menarik simpati dan dukungan masyarakat Jatim.
Selain itu, konon, para bandar dari 2 kubu ini juga akan habis-habisan memenangkan calonnya karena mereka sudah habis banyak dana untuk menyokong calonnya dalam putaran pertama.
Apakah dukungan parpol dan para bandar ini akan berpengaruh banyak dalam pilkada putaran kedua di Jatim. Kita lihat saja kepada siapa rakyat Jatim mempercayakan daerahnya. Apakah Kaji atau Karsa?
Sanksi Tegas untuk Kampanye yang Melibatkan Anak
July 21, 2008 in berita, pemilu 2009, politik. Leave a Comment
Tags: Add new tag, pemilu 2009, politik
Tags: Add new tag, pemilu 2009, politik
Ketua Kelompok Kerja (Pokja) kampanye Pemilihan Umum 2009 Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Sri Nuryanti mengingatkan partai politik maupun
perorangan agar tidak mengeksploitasi anak-anak yang belum punya hak
pilih dalam berkampanye.
Sri Nuryanti mengatakan, KPU sebenarnya sudah mengatur tegas soal pelarangan kampanye yang melibatkan bocah dalam aturan kampanye no 19 tata tertib pedoman dan tata cara kampanye. “Untuk metode kampanye memang tidak memperbolehkan mengikutsertakan anak-anak,” ujar Sri Nuryanti di Jakarta, Minggu (20/7).
Sejauh ini, UU pelarangan kepada partai yang memanfaatkan anak untuk kepentingan politik praktis memang belum ada. Namun, untuk larangan yang mengikutsertakan anak dalam kampanye, Nuryanti mengatakan, itu bisa dimasukkan dalam klausul dilarang mengikutsertakan orang yang tidak mempunyai hak pilih. “Nah, orang yang tidak punya ini adalah dari TNI/Polri dan termasuk juga anak-anak bisa dimasukkan klausul itu,” tuturnya.
Karena itulah, lanjut Nuryanti, jelas dianggap sebuah pelanggaran apabila ada parpol yang mengeksploitasi anak-anak untuk kampanye. Kecuali, kata Nuryanti, misalnya pada kasus ibu-ibu yang membawa bayi yang sedang menyusu. “Tapi, untuk anak usia 7-10 tahun dia bisa mempunyai aktivitas yang bisa dipergunakan oleh partai untuk apalah. Kalau yang itu, mereka tidak berhak menyertakan,” katanya.
Sementara itu, untuk iklan di media elektronik (televisi), Nuryanti tidak mempermasalahkan jika dimunculkan anak-anak. Dengan catatan, hanya sebagai obyek. Misalkan, caleg, petinggi parpol, atau calon presiden dalam iklannya di televisi berdialog dengan anak-anak. Oleh Nuryanti, hal itu tidak dianggap pelanggaran, tetapi pola visualisasi calon bersangkutan mengesankan memerhatikan pendidikan anak. “Jadi mau tidak mau harus ada anaknya. Tapi kalau misalnya ada orang/partai yang manfaatkan anak, misalnya nyanyi atau membawa bendera untuk membela kepentingan partai atau kelompok tertentu itu yang tidak boleh,” kata Nuryanti.
Pelarangan penyertaan anak-anak dalam kampanye tidak bisa dipandang sebelah mata oleh parpol-parpol dan juga calon anggota legislatif (caleg). Menurut Nuryanti, sanksi yang ada di peraturan perundangannya menegaskan dari sanksi terlemah, semisal teguran hingga yang paling keras. “Ada sanksi sampai yang penghentian kampanye bagi parpol yang melakukan pelanggaran. Kalau misalnya berkaitan dengan pencalegan, calegnya itu bisa sampai dibatalkan,” jelas Nuryanti.***
Sri Nuryanti mengatakan, KPU sebenarnya sudah mengatur tegas soal pelarangan kampanye yang melibatkan bocah dalam aturan kampanye no 19 tata tertib pedoman dan tata cara kampanye. “Untuk metode kampanye memang tidak memperbolehkan mengikutsertakan anak-anak,” ujar Sri Nuryanti di Jakarta, Minggu (20/7).
Sejauh ini, UU pelarangan kepada partai yang memanfaatkan anak untuk kepentingan politik praktis memang belum ada. Namun, untuk larangan yang mengikutsertakan anak dalam kampanye, Nuryanti mengatakan, itu bisa dimasukkan dalam klausul dilarang mengikutsertakan orang yang tidak mempunyai hak pilih. “Nah, orang yang tidak punya ini adalah dari TNI/Polri dan termasuk juga anak-anak bisa dimasukkan klausul itu,” tuturnya.
Karena itulah, lanjut Nuryanti, jelas dianggap sebuah pelanggaran apabila ada parpol yang mengeksploitasi anak-anak untuk kampanye. Kecuali, kata Nuryanti, misalnya pada kasus ibu-ibu yang membawa bayi yang sedang menyusu. “Tapi, untuk anak usia 7-10 tahun dia bisa mempunyai aktivitas yang bisa dipergunakan oleh partai untuk apalah. Kalau yang itu, mereka tidak berhak menyertakan,” katanya.
Sementara itu, untuk iklan di media elektronik (televisi), Nuryanti tidak mempermasalahkan jika dimunculkan anak-anak. Dengan catatan, hanya sebagai obyek. Misalkan, caleg, petinggi parpol, atau calon presiden dalam iklannya di televisi berdialog dengan anak-anak. Oleh Nuryanti, hal itu tidak dianggap pelanggaran, tetapi pola visualisasi calon bersangkutan mengesankan memerhatikan pendidikan anak. “Jadi mau tidak mau harus ada anaknya. Tapi kalau misalnya ada orang/partai yang manfaatkan anak, misalnya nyanyi atau membawa bendera untuk membela kepentingan partai atau kelompok tertentu itu yang tidak boleh,” kata Nuryanti.
Pelarangan penyertaan anak-anak dalam kampanye tidak bisa dipandang sebelah mata oleh parpol-parpol dan juga calon anggota legislatif (caleg). Menurut Nuryanti, sanksi yang ada di peraturan perundangannya menegaskan dari sanksi terlemah, semisal teguran hingga yang paling keras. “Ada sanksi sampai yang penghentian kampanye bagi parpol yang melakukan pelanggaran. Kalau misalnya berkaitan dengan pencalegan, calegnya itu bisa sampai dibatalkan,” jelas Nuryanti.***
Pemerintahan yang “bongsor”, “langsing” atau “kuat”?
July 21, 2008 in artikel, berita, pemerintahan indonesia, politik. Leave a Comment
Tags: Add new tag, pemerintahan, politik
Tags: Add new tag, pemerintahan, politik
MEREKA yang akrab dengan perdebatan filsafat politik tentu paham benar tentang suatu soal yang menjadi debat seru di kalangan “political theorists”, yaitu soal ukuran besar kecilnya pemerintahan: apakah pemerintahan harus langsing atau bongsor?
Kalangan konservatif atau kanan (dalam tradisi politik di Amerika diwakili oleh Partai Republik) cenderung pada bentuk pemerintahan yang langsing, ramping, dan kecil. Filosofi yang mendasari pandangan ini sangat masuk akal: masyarakat diandaikan seperti sebuah “pasar” yang bekerja seturut hukum-hukum tertentu. Intervensi pemerintah yang berlebihan dalam bekerjanya hukum masyarakat ini akan menimbulkan distorsi.
Selain itu, pemerintahan yang besar dan bongsor seringkali membawa dampak sampingan yang berbahaya, yaitu korupsi, monopoli, dst. Pemerintahan yang besar juga membawa kosekwensi lain dari sudut fiskal, yaitu biaya yang mahal, dan karena itu menuntut pajak yang tinggi. Bagi kalangan praktisi ekonomi, pajak yang tinggi akan mengendorkan sektor usaha, dan pada gilirannya akan mengganggu upaya penciptaan lapangan kerja. Ujung terjauh adalah lambatnya pertumbuhan ekonomi.
Karena asumsi-asumi semacam ini, kaum konservatif di bangku sebelah kanan cenderung pada pemerintahan yang langsing dan ramping, karena hanya bentuk pemerintahan seperti inilah yang bisa menangkal kemungkinan terjadinya korupsi, salah-urus, selain murah dan efektif.
Kaum konservatif melihat pemerintahan sebagai semacam “necessary evil” atau kejahatan yang terpaksa harus dilakukan karena adanya maslahat tertentu yang bisa dicapai melalui institusi itu. Kaum konservatif jelas bukan kaum anarkis. Meskipun mereka curiga pada pemerintah dan negara, mereka sangat membenci “anarki” dan menekankan “order” atau keteraturan. Bagi mereka, mekanisme sosial yang paling baik untuk mempertahankan keteraturan adalah tradisi, nilai-nilai, asosiasi sukarela yang dikelola sendiri oleh masyarakat, semacam “jam’iyyah” seperti dipahami oleh warga Nahdlatul Ulama (NU).
Itulah yang menjelaskan kenapa kaum konservatif sangat peduli dengan lembaga keluarga. Bagi kaum konservatif, jika ada anggota masyarakat jatuh sakit atau bangkrut, bukan tugas negara untuk menolongnya. Yang pertama-tama wajib memberikan uluran tangan adalah keluarga, tetangga atau komunitas yang menjadi “pengayom” orang bersangkutan. Masyarakat mempunyai “mekanisme sosial” untuk mengatasi “penyakit sosial” yang muncul di kalangan mereka. Negara tak usah ikut campur. Sebagaimana saya katakan di atas, mereka curiga pada pemerintah dan negara, dan lebih percaya pada kekuatan lembaga sosial.
Inilah filosofi kaum konservatif atau kanan. Tentu, apa yang saya sampaikan ini adalah semacam “karikatur” yang hanya memotret ciri-ciri pokok dalam filsafat kaum konservatif sambil memberikan penekanan yang berlebihan pada segi-segi tertentu agar tampak kontras yang ada di dalamnya.
Di seberang kaum konservatif kita jumpai sejumlah pandangan, mazhab, dan arus pemikiran yang bermacam-macam, dan karena tak ada istilah tunggal yang bisa merangkum semuanya, kita sebut saja arus pemikiran kedua ini sebagai kaum kiri (dalam tradisi politik Amerika diwakili oleh Partai Demokrat).
Dalam pandangan mazhab kedua ini, negara adalah institusi yang menjadi harapan pokok masyarakat. Negara adalah “the great dispenser of social welfare”. Negara adalah institusi yang membagi-bagikan tunjangan kepada masyarakat yang tidak mampu. Negara dibebani tugas besar untuk mengatasi semua “kegagalan sosial” yang ada dalam masyarakat.
Karena negara mendapat tugas yang besar, dengan sendirinya negara menjadi gemuk, bongsor, dan menggelembung. Mazhab ini mengkritik kalangan kanan atau konservatif dengan argumen yang tak kalah menariknya. Bagi mereka, mengandaikan masyarakat sebagai sebuah “pasar” yang bekerja menurut hukum-hukum tertentu, sangat tidak realistis. Bentuk masyarakat seperti itu tak ada dalam dunia kongkrit. Negara tidak bisa duduk mencangkung sebagai penonton saja saat terjadi malapetaka dalam masyarakat. Negara harus turun tangan dan ikut menyelesaikannya.
Negara tak bisa membiarkan masyarakat mengatasi masalah sendiri. Alasan berdirinya negara adalah persis untuk menolong masyarakat, bukan sekedar menjadi “polisi yang menjaga lalu-lalang lalu-lintas”. Kaum kiri, dengan kata lain, melihat negara sebagai “mesiah” yang diharapkan memberikan pertolongan dalam semua hal.
Dalam mazhab ini, intervensi negara dalam banyak wilayah masyarakat menjadi besar, terutama dalam wilayah kesejahteraan sosial dan pembangungan ekonomi.
APAKAH perdebatan tentang bentuk negara ini relevan untuk konteks kita di Indonesia saat ini?
Saya kira, masalah yang kita hadapai di Indoensia saat ini bukanlah pemerintah yang bongsor atau langsing. Isu yang jauh lebih urgen adalah soal pemerintah yang kuat dan kompeten. Perdebatan dalam konteks politik Indonesia memang agak sedikit lain.
Pada masa Orde Baru dulu kita akrab dengan perdebatan tentang istilah “strong state”, “negara kuat”, yang pada masa itu dipahami sebagai negara integralistik yang otoriter seperti tercermin dalam contoh pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Suharto dulu. Negara ini melakukan intervensi di segala bidang, baik politik, ekonomi, dan budaya. Yang kita lihat pada zaman itu adalah semacam “etatisme” atau kuatnya peran negara atau pemerintah dalam semua bidang. Istilah “regime” tepat untuk menggambarkan pemerintahan pada saat itu, yakni suatu sistem politik yang menegakkan kontrol dalam semua bidang.
Semua orang pada zaman itu memprotes bentuk negara kuat seperti itu. Sekarang, kita menyaksikan hancurnya bentuk negara otoriter seperti itu. Yang kita lihat setelah era reformasi saat ini adalah negara lemah yang lamban, ragu-ragu, dan sama sekali tak kompeten dalam mengatasi masalah. Apakah bentuk negara/pemerintahan seperti ini yang kita inginkan?
Saya sendiri cenderung mengatakan: tidak. Pemerintah yang lemah, sebagaimana kita lihat sendiri, membawa banyak masalah yang teramat serius. Kasus kekerasan sosial dan persekusi agama yang terjadi akhir-akhir ini adalah dampak dari negara atau pemerintahan yang lemah, lamban dan ragu-ragu.
Pemerintahan yang kuat adalah syarat pokok untuk berjalannya suatu “governance” yang normal dan baik. Mungkin, perlu cara pandang lain untuk mendefinisikan pemerintah kuat saat ini. Pemerintah kita sebuat kuat bukan dalam pengertian otoriter dan intrusif seperti dalam pengalaman Orde Baru dulu. “Kuat” di sini kita pahami sebagai kemampuan pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh publik. Tetapi ia tetap pemerintahan yang demokratis karena selalu terbuka pada kritik, kontrol, dan sirkulasi (melalui pemilu yang “fair”).
Kalangan konservatif atau kanan (dalam tradisi politik di Amerika diwakili oleh Partai Republik) cenderung pada bentuk pemerintahan yang langsing, ramping, dan kecil. Filosofi yang mendasari pandangan ini sangat masuk akal: masyarakat diandaikan seperti sebuah “pasar” yang bekerja seturut hukum-hukum tertentu. Intervensi pemerintah yang berlebihan dalam bekerjanya hukum masyarakat ini akan menimbulkan distorsi.
Selain itu, pemerintahan yang besar dan bongsor seringkali membawa dampak sampingan yang berbahaya, yaitu korupsi, monopoli, dst. Pemerintahan yang besar juga membawa kosekwensi lain dari sudut fiskal, yaitu biaya yang mahal, dan karena itu menuntut pajak yang tinggi. Bagi kalangan praktisi ekonomi, pajak yang tinggi akan mengendorkan sektor usaha, dan pada gilirannya akan mengganggu upaya penciptaan lapangan kerja. Ujung terjauh adalah lambatnya pertumbuhan ekonomi.
Karena asumsi-asumi semacam ini, kaum konservatif di bangku sebelah kanan cenderung pada pemerintahan yang langsing dan ramping, karena hanya bentuk pemerintahan seperti inilah yang bisa menangkal kemungkinan terjadinya korupsi, salah-urus, selain murah dan efektif.
Kaum konservatif melihat pemerintahan sebagai semacam “necessary evil” atau kejahatan yang terpaksa harus dilakukan karena adanya maslahat tertentu yang bisa dicapai melalui institusi itu. Kaum konservatif jelas bukan kaum anarkis. Meskipun mereka curiga pada pemerintah dan negara, mereka sangat membenci “anarki” dan menekankan “order” atau keteraturan. Bagi mereka, mekanisme sosial yang paling baik untuk mempertahankan keteraturan adalah tradisi, nilai-nilai, asosiasi sukarela yang dikelola sendiri oleh masyarakat, semacam “jam’iyyah” seperti dipahami oleh warga Nahdlatul Ulama (NU).
Itulah yang menjelaskan kenapa kaum konservatif sangat peduli dengan lembaga keluarga. Bagi kaum konservatif, jika ada anggota masyarakat jatuh sakit atau bangkrut, bukan tugas negara untuk menolongnya. Yang pertama-tama wajib memberikan uluran tangan adalah keluarga, tetangga atau komunitas yang menjadi “pengayom” orang bersangkutan. Masyarakat mempunyai “mekanisme sosial” untuk mengatasi “penyakit sosial” yang muncul di kalangan mereka. Negara tak usah ikut campur. Sebagaimana saya katakan di atas, mereka curiga pada pemerintah dan negara, dan lebih percaya pada kekuatan lembaga sosial.
Inilah filosofi kaum konservatif atau kanan. Tentu, apa yang saya sampaikan ini adalah semacam “karikatur” yang hanya memotret ciri-ciri pokok dalam filsafat kaum konservatif sambil memberikan penekanan yang berlebihan pada segi-segi tertentu agar tampak kontras yang ada di dalamnya.
Di seberang kaum konservatif kita jumpai sejumlah pandangan, mazhab, dan arus pemikiran yang bermacam-macam, dan karena tak ada istilah tunggal yang bisa merangkum semuanya, kita sebut saja arus pemikiran kedua ini sebagai kaum kiri (dalam tradisi politik Amerika diwakili oleh Partai Demokrat).
Dalam pandangan mazhab kedua ini, negara adalah institusi yang menjadi harapan pokok masyarakat. Negara adalah “the great dispenser of social welfare”. Negara adalah institusi yang membagi-bagikan tunjangan kepada masyarakat yang tidak mampu. Negara dibebani tugas besar untuk mengatasi semua “kegagalan sosial” yang ada dalam masyarakat.
Karena negara mendapat tugas yang besar, dengan sendirinya negara menjadi gemuk, bongsor, dan menggelembung. Mazhab ini mengkritik kalangan kanan atau konservatif dengan argumen yang tak kalah menariknya. Bagi mereka, mengandaikan masyarakat sebagai sebuah “pasar” yang bekerja menurut hukum-hukum tertentu, sangat tidak realistis. Bentuk masyarakat seperti itu tak ada dalam dunia kongkrit. Negara tidak bisa duduk mencangkung sebagai penonton saja saat terjadi malapetaka dalam masyarakat. Negara harus turun tangan dan ikut menyelesaikannya.
Negara tak bisa membiarkan masyarakat mengatasi masalah sendiri. Alasan berdirinya negara adalah persis untuk menolong masyarakat, bukan sekedar menjadi “polisi yang menjaga lalu-lalang lalu-lintas”. Kaum kiri, dengan kata lain, melihat negara sebagai “mesiah” yang diharapkan memberikan pertolongan dalam semua hal.
Dalam mazhab ini, intervensi negara dalam banyak wilayah masyarakat menjadi besar, terutama dalam wilayah kesejahteraan sosial dan pembangungan ekonomi.
APAKAH perdebatan tentang bentuk negara ini relevan untuk konteks kita di Indonesia saat ini?
Saya kira, masalah yang kita hadapai di Indoensia saat ini bukanlah pemerintah yang bongsor atau langsing. Isu yang jauh lebih urgen adalah soal pemerintah yang kuat dan kompeten. Perdebatan dalam konteks politik Indonesia memang agak sedikit lain.
Pada masa Orde Baru dulu kita akrab dengan perdebatan tentang istilah “strong state”, “negara kuat”, yang pada masa itu dipahami sebagai negara integralistik yang otoriter seperti tercermin dalam contoh pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Suharto dulu. Negara ini melakukan intervensi di segala bidang, baik politik, ekonomi, dan budaya. Yang kita lihat pada zaman itu adalah semacam “etatisme” atau kuatnya peran negara atau pemerintah dalam semua bidang. Istilah “regime” tepat untuk menggambarkan pemerintahan pada saat itu, yakni suatu sistem politik yang menegakkan kontrol dalam semua bidang.
Semua orang pada zaman itu memprotes bentuk negara kuat seperti itu. Sekarang, kita menyaksikan hancurnya bentuk negara otoriter seperti itu. Yang kita lihat setelah era reformasi saat ini adalah negara lemah yang lamban, ragu-ragu, dan sama sekali tak kompeten dalam mengatasi masalah. Apakah bentuk negara/pemerintahan seperti ini yang kita inginkan?
Saya sendiri cenderung mengatakan: tidak. Pemerintah yang lemah, sebagaimana kita lihat sendiri, membawa banyak masalah yang teramat serius. Kasus kekerasan sosial dan persekusi agama yang terjadi akhir-akhir ini adalah dampak dari negara atau pemerintahan yang lemah, lamban dan ragu-ragu.
Pemerintahan yang kuat adalah syarat pokok untuk berjalannya suatu “governance” yang normal dan baik. Mungkin, perlu cara pandang lain untuk mendefinisikan pemerintah kuat saat ini. Pemerintah kita sebuat kuat bukan dalam pengertian otoriter dan intrusif seperti dalam pengalaman Orde Baru dulu. “Kuat” di sini kita pahami sebagai kemampuan pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh publik. Tetapi ia tetap pemerintahan yang demokratis karena selalu terbuka pada kritik, kontrol, dan sirkulasi (melalui pemilu yang “fair”).
Perilaku Pemilih: Politik Uang dan Demokrasi Kita
July 21, 2008 in artikel, berita, politik, politik dunia. Leave a Comment
Tags: Add new tag, pemilu 2009, politik
Tags: Add new tag, pemilu 2009, politik
Milih sing ngeke’i kaos ambe duit ae (memilih yang memberi kaus
dan uang saja),” ujar Lastri (35), pedagang kaki lima di Sidoarjo, Jawa
Timur, saat ditanya siapa yang akan dipilih dalam pemilihan Gubernur
Jawa Timur periode 2008-2013 yang dilaksanakan 23 Juli mendatang.
Ungkapan seperti disampaikan Lastri belakangan ini beberapa kali terdengar di Jatim saat pertanyaan serupa diajukan. Jawaban itu agaknya juga dipahami sebagian atau bahkan semua pasangan calon kepala daerah yang tengah bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim.
Hal ini terlihat dari kampanye sebagian pasangan calon, yang seolah adalah jawaban atas pernyataan Lastri. Misalnya, dengan mengadakan penjualan kebutuhan pokok berharga murah atau menggelar gerak jalan berhadiah sepeda motor. Sebagian calon juga tidak segan-segan mentraktir makan dan minum warga yang ditemui di tempat umum.
Sikap ”royal” pasangan calon peserta Pilkada Jatim ini bukan hal baru. Hal yang hampir sama juga terjadi di sejumlah pilkada. Misalnya, di Pilkada Kabupaten Bojonegoro, Jatim, akhir 2007. Saat itu Panitia Pengawas Pilkada setempat menemukan amplop berisi Rp 10.000 dan Rp 5.000 disertai ajakan memilih pasangan calon bupati tertentu (Kompas Jatim, 13/12/2007).
Hal serupa ditemukan pada Pilkada Jawa Barat, 13 April 2008. Pada 9 April 2008, 147 warga Kampung Bantarpanjang, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, mendapat amplop berisi uang Rp 10.000 dengan pesan agar memilih salah satu peserta pilkada (Kompas, 10/4).
Sebagian warga masyarakat mungkin langsung menilai berbagai tindakan itu adalah praktik politik uang. Namun, anggota Komisi Pemilihan Umum Jatim, Didik Prasetyono, mengatakan, pemberian uang atau barang itu tidak bisa langsung dikategorikan sebagai politik uang.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, sebuah tindakan disebut politik uang jika terbukti untuk memengaruhi pilihan warga. Pembuktian ini yang sulit dan memakan waktu lama karena harus sampai pengadilan.
Kondisi inilah yang membuat belum pernah terdengar ada pasangan peserta pilkada yang pencalonannya dibatalkan oleh DPRD karena terbukti melakukan praktik politik uang.
Bukan hal baru
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, berbagai praktik berbau politik uang, seperti yang sekarang sering terjadi, bukan hal baru, tetapi sudah ada sejak era Orde Baru. ”Di Orde Baru, setiap menjelang pemilu, biasanya ada bagi-bagi uang atau janji percepatan percepatan pembangunan fasilitas pembangunan di suatu daerah,” ucapnya lagi.
Praktik itu efektif memengaruhi warga karena disertai dengan kebijakan massa mengambang serta kontrol yang ketat dari birokrasi dan militer. ”Namun, kondisi sekarang berbeda. Sulit untuk mengukur efektivitas praktik serupa jika sekarang dilakukan,” ucap Qodari.
Masyarakat, tutur Qodari, semakin cerdas sehingga ada warga yang mau menerima uang dari seorang calon, tetapi memberikan suara kepada calon lain.
Namun, lanjut Qodari, semakin luas wilayah dan semakin banyak penduduk, efektivitas berbagai praktik yang berbau politik uang akan semakin berkurang.
Pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Bagong Suyanto, melihat maraknya berbagai praktik yang diduga politik uang di pilkada menunjukkan ketidakpercayaan calon kepada dirinya sendiri. Karena tidak yakin programnya diterima, mereka berusaha menarik perhatian masyarakat dengan cara lain, yaitu politik uang. Sasaran politik uang ini terutama pemilih dari kelas menengah ke bawah yang belum menentukan pilihan. Dari 29,045 juta pemilih pada Pilkada Jatim, diduga sekitar 30 persen belum menentukan pilihan.
Litbang Kompas mencatat, di Jatim ada tujuh juta penduduk miskin. Penganggur mencapai 1,5 juta orang atau 8 persen dari jumlah angkatan kerja di Jatim. Kelas menengah ke bawah itu diyakini akan lebih mudah dipengaruhi uang. Keyakinan ini bukanlah tanpa alasan. Sebab, seperti disampaikan guru besar Universitas Airlangga, Soetandyo Wignjosoebroto, demokrasi membutuhkan masyarakat yang mandiri, baik secara ekonomi maupun ideologi.
Representasi lemah
Maraknya politik uang juga merupakan tanda lemahnya representasi. Mereka yang berkuasa umumnya dipandang lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan bekerja untuk rakyat sehingga muncul pendapat, siapa pun yang berkuasa, keadaan tidak akan berubah.
Kondisi ini membuat sebagian rakyat melihat pilkada bukan sebagai momentum untuk memilih pemimpin yang dapat memperjuangkan kepentingan mereka, namun merupakan saat suara rakyat dibutuhkan untuk mengantarkan seseorang menjadi elite politik. Karena itu, mereka merasa berhak mendapatkan upah atas dukungan yang diberikannya kepada (seorang) calon.
Akhirnya, berbagai praktik yang berbau politik uang ini, baik yang dilakukan langsung maupun tidak, tersamar atau terang-terangan, membuat politik menjadi mahal. Biaya yang dikeluarkan seorang calon kepala daerah di Jawa, sejak berniat mencalonkan diri hingga pilkada usai, diyakini lebih dari Rp 100 miliar. Padahal, gaji gubernur, lengkap dengan berbagai tunjangannya, sebulan kurang dari Rp 100 juta, atau Rp 1,2 miliar setiap tahun. Kekurangan biaya investasi itu bisa memunculkan korupsi dalam jabatan.
Ungkapan seperti disampaikan Lastri belakangan ini beberapa kali terdengar di Jatim saat pertanyaan serupa diajukan. Jawaban itu agaknya juga dipahami sebagian atau bahkan semua pasangan calon kepala daerah yang tengah bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim.
Hal ini terlihat dari kampanye sebagian pasangan calon, yang seolah adalah jawaban atas pernyataan Lastri. Misalnya, dengan mengadakan penjualan kebutuhan pokok berharga murah atau menggelar gerak jalan berhadiah sepeda motor. Sebagian calon juga tidak segan-segan mentraktir makan dan minum warga yang ditemui di tempat umum.
Sikap ”royal” pasangan calon peserta Pilkada Jatim ini bukan hal baru. Hal yang hampir sama juga terjadi di sejumlah pilkada. Misalnya, di Pilkada Kabupaten Bojonegoro, Jatim, akhir 2007. Saat itu Panitia Pengawas Pilkada setempat menemukan amplop berisi Rp 10.000 dan Rp 5.000 disertai ajakan memilih pasangan calon bupati tertentu (Kompas Jatim, 13/12/2007).
Hal serupa ditemukan pada Pilkada Jawa Barat, 13 April 2008. Pada 9 April 2008, 147 warga Kampung Bantarpanjang, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, mendapat amplop berisi uang Rp 10.000 dengan pesan agar memilih salah satu peserta pilkada (Kompas, 10/4).
Sebagian warga masyarakat mungkin langsung menilai berbagai tindakan itu adalah praktik politik uang. Namun, anggota Komisi Pemilihan Umum Jatim, Didik Prasetyono, mengatakan, pemberian uang atau barang itu tidak bisa langsung dikategorikan sebagai politik uang.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, sebuah tindakan disebut politik uang jika terbukti untuk memengaruhi pilihan warga. Pembuktian ini yang sulit dan memakan waktu lama karena harus sampai pengadilan.
Kondisi inilah yang membuat belum pernah terdengar ada pasangan peserta pilkada yang pencalonannya dibatalkan oleh DPRD karena terbukti melakukan praktik politik uang.
Bukan hal baru
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, berbagai praktik berbau politik uang, seperti yang sekarang sering terjadi, bukan hal baru, tetapi sudah ada sejak era Orde Baru. ”Di Orde Baru, setiap menjelang pemilu, biasanya ada bagi-bagi uang atau janji percepatan percepatan pembangunan fasilitas pembangunan di suatu daerah,” ucapnya lagi.
Praktik itu efektif memengaruhi warga karena disertai dengan kebijakan massa mengambang serta kontrol yang ketat dari birokrasi dan militer. ”Namun, kondisi sekarang berbeda. Sulit untuk mengukur efektivitas praktik serupa jika sekarang dilakukan,” ucap Qodari.
Masyarakat, tutur Qodari, semakin cerdas sehingga ada warga yang mau menerima uang dari seorang calon, tetapi memberikan suara kepada calon lain.
Namun, lanjut Qodari, semakin luas wilayah dan semakin banyak penduduk, efektivitas berbagai praktik yang berbau politik uang akan semakin berkurang.
Pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Bagong Suyanto, melihat maraknya berbagai praktik yang diduga politik uang di pilkada menunjukkan ketidakpercayaan calon kepada dirinya sendiri. Karena tidak yakin programnya diterima, mereka berusaha menarik perhatian masyarakat dengan cara lain, yaitu politik uang. Sasaran politik uang ini terutama pemilih dari kelas menengah ke bawah yang belum menentukan pilihan. Dari 29,045 juta pemilih pada Pilkada Jatim, diduga sekitar 30 persen belum menentukan pilihan.
Litbang Kompas mencatat, di Jatim ada tujuh juta penduduk miskin. Penganggur mencapai 1,5 juta orang atau 8 persen dari jumlah angkatan kerja di Jatim. Kelas menengah ke bawah itu diyakini akan lebih mudah dipengaruhi uang. Keyakinan ini bukanlah tanpa alasan. Sebab, seperti disampaikan guru besar Universitas Airlangga, Soetandyo Wignjosoebroto, demokrasi membutuhkan masyarakat yang mandiri, baik secara ekonomi maupun ideologi.
Representasi lemah
Maraknya politik uang juga merupakan tanda lemahnya representasi. Mereka yang berkuasa umumnya dipandang lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan bekerja untuk rakyat sehingga muncul pendapat, siapa pun yang berkuasa, keadaan tidak akan berubah.
Kondisi ini membuat sebagian rakyat melihat pilkada bukan sebagai momentum untuk memilih pemimpin yang dapat memperjuangkan kepentingan mereka, namun merupakan saat suara rakyat dibutuhkan untuk mengantarkan seseorang menjadi elite politik. Karena itu, mereka merasa berhak mendapatkan upah atas dukungan yang diberikannya kepada (seorang) calon.
Akhirnya, berbagai praktik yang berbau politik uang ini, baik yang dilakukan langsung maupun tidak, tersamar atau terang-terangan, membuat politik menjadi mahal. Biaya yang dikeluarkan seorang calon kepala daerah di Jawa, sejak berniat mencalonkan diri hingga pilkada usai, diyakini lebih dari Rp 100 miliar. Padahal, gaji gubernur, lengkap dengan berbagai tunjangannya, sebulan kurang dari Rp 100 juta, atau Rp 1,2 miliar setiap tahun. Kekurangan biaya investasi itu bisa memunculkan korupsi dalam jabatan.
PKB disebut-sebut telah melakukan pelanggaran aturan kampanye
karena tidak memberitahu Bawaslu ketika menyelenggarakan temu kader di
Tugu Proklamasi, Jakarta, padal 12 Juli 2008 lalu. PKB membantahnya dan
justru menilai Bawaslu tidak jelas hingga kini.
“Apanya yang melanggar? Kita sudah memberi tahu KPUD DKI. Siapa yang mau memberi tahu Bawaslu? Bawaslu aja nggak jelas,” ujar Sekjen PKB Lukman Edy saat diwawancarai di Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB Jl. Sukabumi No 23, Menteng, Jakarta Pusat, Mingggu (20/07/2008).
Menurut Lukman, Bawaslu tidak pernah melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada partai politik. “Bawaslu harus bikin mekanisme dulu. Internal mereka harus lebih dulu ditata,”
tuntut pria yang juga Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) itu.
Lukman juga mengeluhkan keterlambatan sosialisasi yang dilakukan KPU.
“KPU mensyaratkan pemberitahuan kampanye harus diberikan ke KPUD terkait tujuh hari sebelumnya. Sosialisasi aturan itu baru dilakukan satu hari sebelum dimulainya masa kampanye. Narik mundur tujuh harinya bagaimana?” kata dia lalu tertawa.
Oleh karena itu, Lukman meminta agar ada pemakluman terhadap apa yang telah dilakukan partainya tersebut.
“Untuk tahap pertama mohon dimaklumi dulu lah. Kan semua masih meraba-raba,” pungkasnya
“Apanya yang melanggar? Kita sudah memberi tahu KPUD DKI. Siapa yang mau memberi tahu Bawaslu? Bawaslu aja nggak jelas,” ujar Sekjen PKB Lukman Edy saat diwawancarai di Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB Jl. Sukabumi No 23, Menteng, Jakarta Pusat, Mingggu (20/07/2008).
Menurut Lukman, Bawaslu tidak pernah melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada partai politik. “Bawaslu harus bikin mekanisme dulu. Internal mereka harus lebih dulu ditata,”
tuntut pria yang juga Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) itu.
Lukman juga mengeluhkan keterlambatan sosialisasi yang dilakukan KPU.
“KPU mensyaratkan pemberitahuan kampanye harus diberikan ke KPUD terkait tujuh hari sebelumnya. Sosialisasi aturan itu baru dilakukan satu hari sebelum dimulainya masa kampanye. Narik mundur tujuh harinya bagaimana?” kata dia lalu tertawa.
Oleh karena itu, Lukman meminta agar ada pemakluman terhadap apa yang telah dilakukan partainya tersebut.
“Untuk tahap pertama mohon dimaklumi dulu lah. Kan semua masih meraba-raba,” pungkasnya
Konflik PKB
July 21, 2008 in artikel, berita, partai politik, politik. Leave a Comment
Tags: Add new tag, partai politik, politik
Tags: Add new tag, partai politik, politik
Pertarungan dua kubu PKB di pengadilan berakhir dengan kemenangan
kubu Muhaimin Iskandar. Pintu islah pun dibuka lebar-lebar oleh Cak
Imin, namun hingga kini belum ada respon dari kubu Abdurrahman Wahid
alias Gus Dur.
Cak Imin memberikan deadline hingga 1 Agustus 2008 bagi kubu Gur Dur untuk menentukan sikap terhadap tawaran islah itu.
“Kita menyesuaikan dengan jadwal KPU. Tanggal 9-14 Agustus adalah batas
penyerahan formulir caleg ke KPU. Kita tarik garis mundur sembilan hari, jadi
tanggal 1 Agustus. Jika sampai tanggal itu belum ada respon dari pihak Gus Dur,
ya kereta harus terus jalan. Kita nggak mungkin bertepuk sebelah tangan,” kata
Sekjen PKB Lukman Edy.
Hal itu dikatakan dia saat ditemui di kantor Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB, Jl Sukabumi No 23, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/07/2008).
Menurut Lukman, sampai saat ini pihaknya belum menerima sinyal positif untuk
islah dari Gus Dur maupun Yanny Wahid. Namun tidak demikian dengan orang-orang lain dari kubu Gus Dur.
“Kalau dari Gus Dur dan Mbak Yenny belum ada, tapi kalau dari yang lain seperti
Choi dan Ali Masykur ada,” tuturnya.
Lebih jauh Lukman mengatakan, penerimaan pendaftaran caleg PKB akan ditutup
tanggal 1 Agustus. Bagi siapa pun yang bermaksud mendaftar, termasuk mereka yang telah mendaftar ke kubu Gus Dur, pintu akan dibuka lebar-lebar.
“Hari ini ada beberapa orang yang tadinya mendaftar lewat PKB kubu Gus Dur mendaftar ke sini, ya, kita layani,” pungkasnya.
Namun untuk tujuh orang yang dianggap sebagai sumber kekacauan di tubuh PKB harus dikecualikan. Mereka, kata Lukman, tidak akan diberi kesempatan.
“Mereka tidak akan diberi kesempatan untuk mengakses fasilitas-fasilitas politik
PKB dan harus dikader ulang,” pungkas Lukman.
Cak Imin memberikan deadline hingga 1 Agustus 2008 bagi kubu Gur Dur untuk menentukan sikap terhadap tawaran islah itu.
“Kita menyesuaikan dengan jadwal KPU. Tanggal 9-14 Agustus adalah batas
penyerahan formulir caleg ke KPU. Kita tarik garis mundur sembilan hari, jadi
tanggal 1 Agustus. Jika sampai tanggal itu belum ada respon dari pihak Gus Dur,
ya kereta harus terus jalan. Kita nggak mungkin bertepuk sebelah tangan,” kata
Sekjen PKB Lukman Edy.
Hal itu dikatakan dia saat ditemui di kantor Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB, Jl Sukabumi No 23, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/07/2008).
Menurut Lukman, sampai saat ini pihaknya belum menerima sinyal positif untuk
islah dari Gus Dur maupun Yanny Wahid. Namun tidak demikian dengan orang-orang lain dari kubu Gus Dur.
“Kalau dari Gus Dur dan Mbak Yenny belum ada, tapi kalau dari yang lain seperti
Choi dan Ali Masykur ada,” tuturnya.
Lebih jauh Lukman mengatakan, penerimaan pendaftaran caleg PKB akan ditutup
tanggal 1 Agustus. Bagi siapa pun yang bermaksud mendaftar, termasuk mereka yang telah mendaftar ke kubu Gus Dur, pintu akan dibuka lebar-lebar.
“Hari ini ada beberapa orang yang tadinya mendaftar lewat PKB kubu Gus Dur mendaftar ke sini, ya, kita layani,” pungkasnya.
Namun untuk tujuh orang yang dianggap sebagai sumber kekacauan di tubuh PKB harus dikecualikan. Mereka, kata Lukman, tidak akan diberi kesempatan.
“Mereka tidak akan diberi kesempatan untuk mengakses fasilitas-fasilitas politik
PKB dan harus dikader ulang,” pungkas Lukman.
Warga Kurang Peduli dengan Parpol
July 18, 2008 in artikel, berita, partai politik, pemilu 2009, politik. Leave a Comment
Tags: Add new tag, partai politik, politik
Tags: Add new tag, partai politik, politik
Bendera warna-warni mulai menghiasi jalanan di Padang, Sumatra
Barat, sebagai pertanda masa kampanye partai politik peserta Pemilihan
Umum 2009 dimulai. partai berlomba memasang atribut di lokasi strategis agar semua orang mengetahui keberadaan partai.
Namun banyaknya partai baru membuat sebagian warga bingung. Bahkan sebagian dari mereka tak peduli karena tidak terjaminnya kualitas partai. Mereka hanya mengenal beberapa partai karena sering beriklan di media massa dan tokoh yang ada di belakangnya. “Yang paling banyak promosi otomatis yang saya kenal,” kata Erna, warga padang.
Di Medan, Sumatra Utara, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Indonesia berdemonstrasi di Gedung DPRD. Mereka menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk tidak mempercayai parpol baru yang hanya mengumbar janji dan mengecewakan rakyat. Menurut mahasiswa, pembentukan parpol baru tidak lain hanya ingin merebut kekuasaan seperti parpol lama.
Massa menggelar aksi teatrikal di depan Tugu Adipura, Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka menuntut pelaksanaan kampanye partai politik peserta Pemilu 2009 berjalan damai.
Namun banyaknya partai baru membuat sebagian warga bingung. Bahkan sebagian dari mereka tak peduli karena tidak terjaminnya kualitas partai. Mereka hanya mengenal beberapa partai karena sering beriklan di media massa dan tokoh yang ada di belakangnya. “Yang paling banyak promosi otomatis yang saya kenal,” kata Erna, warga padang.
Di Medan, Sumatra Utara, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Indonesia berdemonstrasi di Gedung DPRD. Mereka menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk tidak mempercayai parpol baru yang hanya mengumbar janji dan mengecewakan rakyat. Menurut mahasiswa, pembentukan parpol baru tidak lain hanya ingin merebut kekuasaan seperti parpol lama.
Massa menggelar aksi teatrikal di depan Tugu Adipura, Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka menuntut pelaksanaan kampanye partai politik peserta Pemilu 2009 berjalan damai.
Artikel Dunia Pendidikan
.
Artikel Pendidikan : Artikel Dunia Pendidikan
Dunia pendidikan
di Indonesia tidak pernah luput dari pro dan kontra. Sistem pendidikan
yang terkadang dinilai tidak konsisten, selalu berganti kurikulum. Belum
maksimal penerapan kurikulum yang satu ganti lagi dengan kurikulum yang
lain.
Kemarin saya iseng-iseng cari Artikel Dunia Pendidikan di Indonesia dan yang paling penarik saya temukan sebuah artikel "Wajah Buruk Pendidikan Indonesia". Yang sangat menarik dari artike ini adalah komentar yang diberikan pembaca.
Dari beberapa komentar yang diberikan saya sangat tertarik dua komentar yang pro dan kontra tentang dunia pendidikan kita.
Berikut kutipan komentar-komentar tersebut :
1. Alhamdulillah saya menemukan seseorang yang tersadar akan bobroknya
pendidikan di negara tercinta kita ini. saya mahasiswi di salah satu
perguruan tinggi negeri pencetak guru (saya katakan guru bukan
pendidik)semester akhir. Terus terang saya pesimis akan kualitas
pendidikan 10 tahun ke depan. karena apa? pendidik hingga dosen selalu
mengutakan nilai kognitif tanpa memperhitungkan aspek afektif. dosen
hanya mengajarkan yang ideal sedangkan pelaksanaannya sebisa mungkin
dikembalikan pada kebiasaan lama. pembelajaran yang terpusat pada guru.
Dunia pendidikan yang saya kira bersih ternyata tidak begitu. salah
satu dosen saya yang mengajarkan tentang “etika profesi” beberapa bulan
ini saya rasa beliau bertindak tidak sesuai dengan yang beliau ucapkan
di kelas-kelas. gara-gara beliau ada masalah dengan salah satu dosen
beliau tega mengorbankan hingga mendholimi saya. saya muridnya, saya
peserta didiknya, saya calon guru yang kelak mempunyai murid. jika
beliau dengan seenaknya sendiri bersikap dan berbuat jahat seperti itu
bagaiman peserta didiknya… sungguh terlalu.
lebih terlalu lagi beliau yang menghabiskan S3 di UPI tersebut
mempunyai jabatan yang tinggi di jurusan sehingga mau tidak mau saya
harus iklas hak untuk lulus saya terpasung.
Begitukah gambaran pendidikan di Indonesia??? Sertifat hanya sertifat, sedangkan pelaksanaannya jauh dari apa yang tertulis di sertifikat…
Begitukah gambaran pendidikan di Indonesia??? Sertifat hanya sertifat, sedangkan pelaksanaannya jauh dari apa yang tertulis di sertifikat…
DEMI ALLAH… bagi teman-teman calon guru ataupun para senior!! Tolong
jangan sakiti hingga korbankan murid mu. masa depan negara ini terletak
dipundak mereka. ayo menjadi ibu (memperhatikan dengan seksama apa yang
terjadi pada peserta didik selayaknya seorang ibu, merencanakan proses
belajar yang tepat hingga selalu merefleksikan apa yang telah terjadi
untuk memperbaiki di hari berikutnya. cukup saya yang merasakan ini.
mohon doa nya… semoga saya berhasil mendapat gelar Sarjana pendidikan.
dan tidak menjadi beban bagi ibu saya.
2. Dunia pendidikan indonesia menurut saya sangat bagus banyak orang
indonesia yan berhasil di ajang internasional. namun biar bagus tetap
namanya manusia tidak pernah puas dan selalu menyalahkan atau mengritik
kinerja orang lain yang sudah berjuang habis habisan yah termasuk saya.
menurut saya dunia pendidikan indonesia sangat bagus hanya mungkin ini
sedikit tambahan pandapat dari saya yang pertama jujur pada diri
sendiri. pada pendidik atau terdidik. alias sangan membohongi diri
sendiri yang imbasnya pada generasi penerus bangsa katakan apayang
sebenarngnya jangan memberikan nilai yang semu. hanya karena gengsi atu
yang lainnya misal karena satu sekolah paporit nilai matematika ,kimia
dan fisika semua di atas nilai rata rata misalnya karena gengsi sekolah
pavorit yang setarap internasional.karena menurut saya nilai matematika
,fisika dan kimia itu agak kurang yakin kalau nilai semua muridnya di
atas anka delapan sampai dengan sembilan diatas. itu menurut saya. dan
untuk pemerintah kalau andainya ada yang kaya begitu tolong diawasi
dengan sangat ektra dan kalau ada penyelewengan masalah itu tolong
tindak yang seberat beratnya kerena sangat merugikan banyak lebih dari
korupsi ya pak. adakan intelejen pendidikan yang di masukan ke sekolah
sekolak bukakan kotak pengaduan, cepat tanggap, yang bermasalah di
dunia pendidikan hukum berat. dengan catatan gaji pegawai dan
kesejahtraan gurunya yang good. ada kesalahan pecat masih banyak
pengganti nya kan kalau jadi pengajar di tes nya yang bener bener alias
jujujujujur semua berasal dari jujur dan berakhir dengan jujujujur.
akhir kata mohon maf and wasalam
3. assalamualaikum….
saya tertarik dengan tulisan anda, namun saya belum menemukan sesuatu yang baru (gereget) dalam memetakan persoalan pendidikan di Indonesia. data-data yang anda paparkan adalah merupakan deskripsi yang berulang-ulang disampaikan oleh pemerhati pendidikan sebelumnya. terkait dengan temuan HDI tahun 2004 yang menempatkan level pendidikan di Indonesia (menurut saya) patut diuji dan dipertanyakan. kurang baik kita bersikap take for granted terhadap temuan tersebut. barangkali anda baiknya melihat dari sisi lain terutama kelebihan pendidikan Indonesia dengan pertimbangan culture dan sebagainya. menurut ssya, pendidikan di luar negeri adalah biasa-biasa aja, namun image dan pencintraan yang berlebihan menjadikan kita selalu mengagungkan mereka dan konsekuensinya adalah pendidikan kita tetap terpuruk dalam image kurang bagus.
wassalamualaikum
saya tertarik dengan tulisan anda, namun saya belum menemukan sesuatu yang baru (gereget) dalam memetakan persoalan pendidikan di Indonesia. data-data yang anda paparkan adalah merupakan deskripsi yang berulang-ulang disampaikan oleh pemerhati pendidikan sebelumnya. terkait dengan temuan HDI tahun 2004 yang menempatkan level pendidikan di Indonesia (menurut saya) patut diuji dan dipertanyakan. kurang baik kita bersikap take for granted terhadap temuan tersebut. barangkali anda baiknya melihat dari sisi lain terutama kelebihan pendidikan Indonesia dengan pertimbangan culture dan sebagainya. menurut ssya, pendidikan di luar negeri adalah biasa-biasa aja, namun image dan pencintraan yang berlebihan menjadikan kita selalu mengagungkan mereka dan konsekuensinya adalah pendidikan kita tetap terpuruk dalam image kurang bagus.
wassalamualaikum
Dari beberapa
komentar di atas bisa kita tarik kesimpulan tidak sedikit orang kecewa
dengan dunia pendidikan Indonesia dan sebaliknya banyak juga mendukung
perkembangan dunia pendidikan Indonesia.
Tidak semua hal
benar dilakukan adalah baik dan belum tentu sesuatu yang baik adalah
perbuatan benar. Bagi saya bukan sistem dunia pendidikan kita tidak baik
akan tetapi orang-orang yang berkecimpun di dalamnya yang sering
berbuat dan melakukan tindakan yang sangat tidak sesuai dengan tindakan
orang yang berpendidikan.
Beri ASI Eksklusif Meski Bekerja
» Selengkapnya: Beri ASI Eksklusif Meski Bekerja
Atasi Masalah Payudara saat Menyusui
» Selengkapnya: Atasi Masalah Payudara saat Menyusui
Ragam Pemeriksaan Payudara
» Selengkapnya: Ragam Pemeriksaan Payudara
Pilih Jenis Bantal yang Tepat
» Selengkapnya: Pilih Jenis Bantal yang Tepat
Hindari Rokok saat Hamil
» Selengkapnya: Hindari Rokok saat Hamil
Makanan Sehat untuk Bayi
» Selengkapnya: Makanan Sehat untuk Bayi
Berbahayakah Kuning pada Bayi?
» Selengkapnya: Berbahayakah Kuning pada Bayi?
Periksa Fungsi Hati Anda
» Selengkapnya: Periksa Fungsi Hati Anda
Hitung Kalori yang Dibutuhkan Tubuh Anda
» Selengkapnya: Hitung Kalori yang Dibutuhkan Tubuh Anda
Minum Jus ada Aturannya!
» Selengkapnya: Minum Jus ada Aturannya!
Trik Diet Sukses Tanpa Tersiksa
» Selengkapnya: Trik Diet Sukses Tanpa Tersiksa
Manis dan Sehatnya Kayu Manis
» Selengkapnya: Manis dan Sehatnya Kayu Manis
Makanan Mengandung Karbohidrat
» Selengkapnya: Makanan Mengandung Karbohidrat
Jenis Vitamin B yang Kaya Manfaat
» Selengkapnya: Jenis Vitamin B yang Kaya Manfaat
Cara Aman Menggunakan Toilet Umum
» Selengkapnya: Cara Aman Menggunakan Toilet Umum
Bersahabat dengan Lemak
» Selengkapnya: Bersahabat dengan Lemak
Buah Lokal Indonesia dan Manfaatnya
» Selengkapnya: Buah Lokal Indonesia dan Manfaatnya
Manfaat Minyak Gosok Tradisional Indonesia
» Selengkapnya: Manfaat Minyak Gosok Tradisional Indonesia
Kaki Sempurna Tanpa Varises
» Selengkapnya: Kaki Sempurna Tanpa Varises
Makanan Pencetus dan Pereda Stres
» Selengkapnya: Makanan Pencetus dan Pereda Stres
Menikmati Makanan Cepat Saji (Fast Food) dengan Lebih Sehat
» Selengkapnya: Menikmati Makanan Cepat Saji (Fast Food) dengan Lebih Sehat
Jaga Hati dari Hepatitis
» Selengkapnya: Jaga Hati dari Hepatitis
Apakah Makanan Anda Cukup Aman?
» Selengkapnya: Apakah Makanan Anda Cukup Aman?
Ada Apa di Balik Mimpi?
» Selengkapnya: Ada Apa di Balik Mimpi?
Bagaimana Proses Persalinan Bayi?
» Selengkapnya: Bagaimana Proses Persalinan Bayi?
Apa yang Terjadi Saat Kita Tidur?
» Selengkapnya: Apa yang Terjadi Saat Kita Tidur?
Waspada Demam Berdarah atau DBD
» Selengkapnya: Waspada Demam Berdarah atau DBD
Ayo Kita Bersepeda!
» Selengkapnya: Ayo Kita Bersepeda!
Kenali Logam dalam Tubuh Anda
» Selengkapnya: Kenali Logam dalam Tubuh Anda
Siapkah jadi Vegetarian?
» Selengkapnya: Siapkah jadi Vegetarian?
Demam Berdarah atau Tifus?
» Selengkapnya: Demam Berdarah atau Tifus?
Melindungi Diri dari Flu
» Selengkapnya: Melindungi Diri dari Flu
Apa itu Angin Duduk atau Angina?
» Selengkapnya: Apa itu Angin Duduk atau Angina?
Menghindari Migrain
» Selengkapnya: Menghindari Migrain
Melatih Otak untuk Pertajam Ingatan
» Selengkapnya: Melatih Otak untuk Pertajam Ingatan
Jangan Abaikan Batuk
» Selengkapnya: Jangan Abaikan Batuk
Angka Sehat Tubuh Anda
» Selengkapnya: Angka Sehat Tubuh Anda
Diabetes, si Penyakit Gula Madu
» Selengkapnya: Diabetes, si Penyakit Gula Madu
Lupus, Pertarungan Seumur Hidup
» Selengkapnya: Lupus, Pertarungan Seumur Hidup
Hadapi Kanker Payudara
» Selengkapnya: Hadapi Kanker Payudara
Mengapa Berhenti Merokok?
» Selengkapnya: Mengapa Berhenti Merokok?
Tes DNA, Apakah Akurat dan Dapat Dipercaya?
» Selengkapnya: Tes DNA, Apakah Akurat dan Dapat Dipercaya?
Kanker Serviks Pembunuh Banyak Wanita
» Selengkapnya: Kanker Serviks Pembunuh Banyak Wanita
Pijat Tepat, Badan Segar
» Selengkapnya: Pijat Tepat, Badan Segar
Fish Spa dengan Garra rufa
» Selengkapnya: Fish Spa dengan Garra rufa
Cuci Tangan Anda dengan Benar
» Selengkapnya: Cuci Tangan Anda dengan Benar
Sikap Optimis dapat Meningkatkan Kesehatan
» Selengkapnya: Sikap Optimis dapat Meningkatkan Kesehatan
Obat Tradisional, Apa Saja Manfaatnya?
» Selengkapnya: Obat Tradisional, Apa Saja Manfaatnya?
Kenali Penyakit Paru-Paru
» Selengkapnya: Kenali Penyakit Paru-Paru
Angkak, Murah dan Efektif Turunkan Kolesterol
» Selengkapnya: Angkak, Murah dan Efektif Turunkan Kolesterol
Awali Hari dengan Sarapan
» Selengkapnya: Awali Hari dengan Sarapan
Waspadai TORCH Saat Kehamilan
» Selengkapnya: Waspadai TORCH Saat Kehamilan
Minum Air Membuat Sehat
» Selengkapnya: Minum Air Membuat Sehat
Mengatasi Sakit Jantung dan Serangan Jantung
» Selengkapnya: Mengatasi Sakit Jantung dan Serangan Jantung
Apotek Hidup, Tanaman Obat agar Sehat dan Cantik
» Selengkapnya: Apotek Hidup, Tanaman Obat agar Sehat dan Cantik
Konsumsi Gula Secara Seimbang
» Selengkapnya: Konsumsi Gula Secara Seimbang
Mengatasi Tekanan Darah Tinggi atau Hipertensi
» Selengkapnya: Mengatasi Tekanan Darah Tinggi atau Hipertensi
Kopi, Secangkir Minuman yang Nikmat
» Selengkapnya: Kopi, Secangkir Minuman yang Nikmat
Tulang Sehat Bebas Osteoporosis
» Selengkapnya: Tulang Sehat Bebas Osteoporosis
Coklat Membuat Hidup Lebih Sehat
» Selengkapnya: Coklat Membuat Hidup Lebih Sehat
Mengatasi Masalah Kesuburan dan Infertilitas
» Selengkapnya: Mengatasi Masalah Kesuburan dan Infertilitas
Pap Smear dan Thin Prep untuk Cegah Kanker Serviks
» Selengkapnya: Pap Smear dan Thin Prep untuk Cegah Kanker Serviks
Gunakan Obat dengan Tepat dan Sesuai Aturan
» Selengkapnya: Gunakan Obat dengan Tepat dan Sesuai Aturan
Mengenal Susu dan Manfaatnya
» Selengkapnya: Mengenal Susu dan Manfaatnya
Mengatasi Sakit Gigi dan Gigi Berlubang
» Selengkapnya: Mengatasi Sakit Gigi dan Gigi Berlubang
Alpukat Buah Serbaguna dan Kaya Manfaat
» Selengkapnya: Alpukat Buah Serbaguna dan Kaya Manfaat
Teh untuk Kesehatan Tubuh
» Selengkapnya: Teh untuk Kesehatan Tubuh
Konsumsi Buah untuk Kesehatan
» Selengkapnya: Konsumsi Buah untuk Kesehatan
Jam Biologis Tubuh Anda
» Selengkapnya: Jam Biologis Tubuh Anda
Manfaat Buah Apel
» Selengkapnya: Manfaat Buah Apel
Mengatasi Stres Walaupun Pekerjaan Menumpuk
» Selengkapnya: Mengatasi Stres Walaupun Pekerjaan Menumpuk
Tidur Nyenyak di Malam Hari
» Selengkapnya: Tidur Nyenyak di Malam Hari
Kacamata, Softlens atau Operasi Lasik untuk Mata?
» Selengkapnya: Kacamata, Softlens atau Operasi Lasik untuk Mata?
Tips Mengendalikan Kolesterol
» Selengkapnya: Tips Mengendalikan Kolesterol
Kandungan Vitamin C pada Buah
» Selengkapnya: Kandungan Vitamin C pada Buah
Cermati Plastik yang Anda Pakai
» Selengkapnya: Cermati Plastik yang Anda Pakai
Mengenal Asam Urat
» Selengkapnya: Mengenal Asam Urat
Yoghurt Untuk Kesehatan
» Selengkapnya: Yoghurt Untuk Kesehatan
Subscribe to:
Comments (Atom)